Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Komitmen Gunakan Anggaran 2026 untuk Perkuat Layanan Pertanahan yang Akurat dan Akuntabel
JAKARTA, HARIANMEDIARAKYAT – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan komitmennya untuk mengelola anggaran secara bertanggung jawab demi peningkatan layanan pertanahan yang lebih akurat, hati-hati (prudent), dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa Pagu Indikatif ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan sebesar Rp7,78 triliun, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.
“Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan semakin akurat, prudent, dan akuntabel, berbasis manajemen risiko,” ujar Nusron di hadapan para anggota Komisi II DPR RI.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tiga program utama: dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang.
Dalam rapat itu, Nusron juga mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun. Tambahan ini diharapkan dapat mendukung program strategis seperti percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penguatan penyelenggaraan penataan ruang, serta belanja pegawai baru, baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kami mohon dukungan agar program-program ini bisa berhasil, terutama terkait percepatan PTSL agar manfaatnya semakin dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambah Nusron.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan penambahan anggaran. Ia menilai Nusron sebagai pemimpin yang progresif dan layak mendapat dorongan penuh.
“Saya pribadi mendukung sebesar Rp3,63 triliun karena saya lihat Pak Menteri ini progresif. Kalau kita tidak dukung, beliau tidak bisa bergerak. Maka saya support sekali dan mudah-mudahan kita bisa menyisir kembali mana program yang manfaatnya terasa langsung oleh masyarakat,” ujar Dede Yusuf.
Sebagai catatan, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2024 tercatat mencapai 99,04%, menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang telah berjalan.
Rapat kerja ini turut dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang mendampingi Menteri Nusron. (Agung)
