Bupati Langkat Ikuti Rakor Rehabilitasi dan Pascabencana Wilayah Sumatera
Langkat-HarianmediaRakyat.com
Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH mengikuti rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera secara virtual melalui Zoom Meeting, bertempat di Langkat Command Center (LCC) Kantor Bupati Langkat, Kamis (15/01/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang dilaksanakan dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Rakor ini diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta para gubernur dari provinsi terdampak banjir, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Rakor dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Dalam sambutannya, Pratikno menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026. Satgas ini memiliki tugas mengoordinasikan penyusunan dan penetapan kebijakan umum, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus menetapkan dan melaksanakan langkah-langkah strategis percepatan pemulihan pascabencana.
Pratikno juga memaparkan mekanisme pelaporan Satgas. Tim Pengarah diwajibkan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Wakil Presiden setiap dua bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sementara itu, Tim Pelaksana bertanggung jawab melaporkan kemajuan implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi minimal setiap bulan, bahkan dapat dilakukan setiap minggu apabila terdapat kebutuhan mendesak.
Terkait pendanaan, Pratikno menegaskan bahwa Keppres mengamanatkan sumber anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah. Anggaran operasional Satgas diusulkan oleh Ketua Tim Pelaksana, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan skala prioritas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Beberapa prioritas utama yang menjadi perhatian antara lain percepatan penetapan relokasi sekolah yang hanyut dan rusak total, implementasi program cash for work sektor pendidikan melalui Dana Siap Pakai (DSP) dengan melibatkan masyarakat, pembangunan gedung pendidikan yang memenuhi standar struktur tahan gempa dan banjir, percepatan penyaluran tunjangan guru serta dukungan operasional sekolah terdampak, serta pelaksanaan pendidikan kebencanaan melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menyambut baik pelaksanaan rakor ini sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mendukung dan menindaklanjuti kebijakan serta arahan pemerintah pusat, khususnya dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pendidikan dan infrastruktur dasar.
Turut mengikuti Zoom Meeting bersama Bupati Langkat, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos., M.AP, Kepala Dinas Kominfo Wahyuduharto, S.STP., M.Si, Kepala Dinas PUTR H. Khairul Azmi, S.STP, Kepala Dinas Kesehatan dr. Juliana, MM, Kepala Dinas Perkim Dr. Robbi Rezeki, M.Pd., S.Pd, Kepala Dinas Pendidikan Ilhamsyah Bangun, ST, Kalak BPBD H. Ansyari, M.Kes, Kabag Pemerintahan M. Nawawi, S.STP., M.SP, serta Kabag Protokol Winanda Akbar, S.STP.(jefrihrp).
