Dodi Simangunsong Desak Evaluasi Disdukcapil : “Bagaimana Keluhan Masyarakat Bisa Ditindaklanjuti Jika Mereka Tak Hadir?”
Medan, HARIANMEDIARAKYAT – Reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Dodi Robert Simangunsong, di Lapangan Gereja HKBP, Jalan Garu III, Kecamatan Medan Amplas, Sabtu (22/2/2025), berubah menjadi forum kritik tajam terhadap kinerja pemerintah daerah.
Pemicunya? Ketidakhadiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta BPJS Kesehatan. Dua instansi pelayanan publik yang seharusnya hadir untuk menyerap dan menindaklanjuti keluhan warga, justru absen. “Kalau mereka tidak hadir, bagaimana masyarakat bisa menyampaikan keluhannya? Bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan?” ujar Dodi dengan nada geram.
Politikus Demokrat ini menegaskan bahwa Disdukcapil dan BPJS Kesehatan adalah dua lembaga yang paling sering dikeluhkan warga. “Administrasi kependudukan dan kesehatan itu hak dasar masyarakat. Jangan sampai ketidakhadiran mereka justru menegaskan bahwa pelayanan publik di Medan sedang bermasalah,” katanya.
Tak berhenti di situ, Dodi menyoroti kepemimpinan Wali Kota Medan yang baru dilantik, Rico Waas. Ia meminta agar ketidakhadiran ini dijadikan bahan evaluasi serius. “Ini ujian kepemimpinan Wali Kota yang baru. Jangan sampai pemerintahannya dimulai dengan kesan bahwa ada pegawai yang tidak peduli dengan tugasnya,” sindirnya tajam.
Bukan hanya Disdukcapil, ketidakhadiran BPJS Kesehatan juga menuai kritik pedas. Dodi menilai reses adalah kesempatan strategis untuk menyerap langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. “Jika BPJS tidak hadir, bagaimana kita bisa membahas solusi bagi layanan kesehatan yang terus dikeluhkan warga?” tanyanya retoris.
Di hadapan OPD yang hadir, Dodi menegaskan agar mereka tidak hanya datang sekadar formalitas, tetapi benar-benar menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan. “Kepercayaan publik itu mahal. Jangan pernah memberikan janji jika akhirnya hanya menambah kekecewaan warga,” tandasnya.
Dalam reses ini, berbagai masalah mencuat, mulai dari buruknya pelayanan administrasi kependudukan, keberadaan terminal liar di Jalan Sisingamangaraja, perputaran median jalan yang terlalu jauh, hingga persoalan pengangkutan sampah dan kondisi tebing sungai yang rawan longsor di kawasan Jalan Garu IX Ujung.
Warga juga mengajukan aspirasi terkait minimnya fasilitas pendidikan tingkat SMA Negeri di Kecamatan Medan Amplas. “Kami tahu pembangunan SMA Negeri bukan kewenangan Pemko Medan, tapi kami percaya Pak Dodi bisa memperjuangkan suara kami,” ujar Sahat Hutasoit, salah seorang warga yang hadir. Bahkan, beberapa warga terang-terangan menyampaikan harapan agar Dodi maju ke DPRD Provinsi Sumatera Utara pada periode mendatang.
Dengan serangkaian kritiknya, Dodi Simangunsong tampaknya ingin menegaskan bahwa dirinya bukan sekadar wakil rakyat yang duduk manis di parlemen. (Agung)
