Komisi II DPR RI Evaluasi Kinerja BPN se-Indonesia, Bahas Reforma Agraria hingga Sengketa Pertanahan
JAKARTA, HARIANMEDIARAKYAT – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin, 19 Mei 2025. Rapat ini dilangsungkan di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, dengan agenda utama mengevaluasi kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi di seluruh Indonesia serta membahas berbagai permasalahan pertanahan dan tata ruang.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa capaian kinerja triwulan pertama masih di bawah 25%, meskipun serapan anggaran tergolong cukup baik. Ia menekankan pentingnya identifikasi kendala dan langkah percepatan ke depan.
“Satu bulan yang lalu, kami mengundang Menteri ATR/Kepala BPN untuk evaluasi kinerja triwulan I. Hari ini kami mengecek kembali apa yang menjadi kendala dari rendahnya kinerja tersebut dan apa yang harus dilakukan pada waktu ke depan,” tegas Rifqinizamy.
Lebih lanjut, Rapat Kerja membahas berbagai isu strategis seperti Reforma Agraria, legalisasi aset, konsolidasi kebijakan pertanahan dan tata ruang nasional, penanganan sengketa dan konflik pertanahan, serta upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan pertanahan.
Rifqinizamy juga menyoroti tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Saya berkomunikasi dengan BPK kemarin, ini harus ada perhatian khusus ya Pak Sekjen. Harus segera membenahi tata kelola keuangan 2024, agar capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa kembali diraih,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan pentingnya komunikasi informal dengan DPR maupun antarwilayah, guna mempercepat mitigasi masalah pertanahan. Ia meminta seluruh Kanwil BPN Provinsi segera menindaklanjuti hasil rapat dalam waktu tiga hari ke depan.
“Kepada rekan-rekan, apa yang sudah kita laksanakan dan lakukan pendalaman dari pagi agar segera disampaikan tiga hari ke depan atau hari Kamis. Nanti saya sampaikan ke Pak Menteri dan Komisi II DPR RI. Ini banyak juga terkait HGU dan HGB,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang diambil Kementerian ATR/BPN. “Pesan Pak Presiden, negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat kecil. Semoga ada semangat bersama, tidak ada ruang gelap lagi dalam penanganan sengketa konflik,” ujarnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kanwil BPN Provinsi secara luring dan daring.
(Kontributor: Agung)
