Menteri Nusron Ajak Pemda se-Kalsel Kawal Empat Program Strategis ATR/BPN
BANJARBARU, HARIANMEDIARAKYAT – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyukseskan empat program strategis Kementerian ATR/BPN. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kamis (31/7/2025).
Menteri Nusron menjelaskan, empat program strategis yang menjadi fokus Kementerian ATR/BPN meliputi kebijakan dan layanan pertanahan, Reforma Agraria, Pengadaan Tanah untuk proyek strategis nasional, serta kebijakan dan layanan tata ruang. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan keempat program ini sangat bergantung pada sinergi dan dukungan pemerintah daerah.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa membuat sertipikat tanah tanpa ada surat keterangan dari desa atau kelurahan. Kalau surat keterangannya salah, maka sertipikatnya pun pasti salah,” tegas Nusron.
Menurutnya, peran daerah sangat penting karena kebijakan pertanahan berlaku di seluruh kota dan kabupaten, sedangkan Reforma Agraria menyasar wilayah dengan ketimpangan penguasaan lahan. Sementara itu, Pengadaan Tanah berfokus pada wilayah-wilayah yang masuk dalam proyek strategis nasional, dan untuk tata ruang, kewenangan perizinan banyak berada di tangan kabupaten/kota.
Dalam konteks Kalimantan Selatan, Nusron mengungkapkan adanya tantangan besar berupa kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 2,05 juta hektare yang sebagian besar belum terpetakan dan belum bersertipikat. Ia pun mengajak seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan untuk memperkuat komitmen dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan tersebut.
“Ini semua adalah PR bersama,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Azis beserta jajaran. Hadir sebagai peserta Rakor, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan. (Agung)
