Menteri Suharso Sampaikan Sejumlah Tantangan Penyediaan Vaksin Covid-19 Yang Harus Dilalui Pemerintah
Jakarta,
HarianMediaRakyat.com ~ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Di lingkup Koordinasi Bidang Perekonomian secara virtual, pada hari Jumat, 21 Agustus 2020. Adapun yang menjadi pokok pemikiran dari Menteri PPN dalam rapat tersebut mengenai tujuan imunisasi, kebutuhan dan penyediaan vaksin, kebutuhan anggaran, serta pelaksanaan dan tantangan imunisasi.
Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sempat meninjau pelaksanaan uji klinis tahap ketiga terhadap bakal vaksin Covid-19 di Universitas Padjajaran, Jawa Barat. Presiden optimis bahwa vaksin Covid-19 yang diberi nama Vaksin Merah Putih akan memberikan manfaat untuk masyarakat.
“Kita optimistis bahwa dengan segera ditemukannya vaksin ini kita bisa melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat,” kata Presiden.
Menindak lanjuti hasil uji klinis vaksin Covid-19 tersebut, Menteri Suharso menyampaikan sejumlah tujuan dari imunsasi yakni untuk mengurangi kesakitan dan kematian akibat Covid-19, melindungi kesehatan masyarakat dengan tercapainya herd immunity, melindungi sistem kesehatan secara menyeluruh, dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.
Saat ini komitmen penyediaan vaksin sebanyak 212,6 juta dosis, ini adalah vaksin yang di produksi oleh GAVI, Biofarma, dan Kalbe Farma. Untuk mencapai herd immunity diperlukan 328,8 juta dosis, berarti kurang 116.2 juta dosis.
“Biofarma perlu menjajaki vaksin tambahan lain untuk memenuhi kapasitas terpasangi, selain itu perlu dorongan dari pihak swasta agar membantu menyediakan vaksin dengan mekanisme B to B, pemerintah juga akan melakukan pendekatan ke sumber-sumber vaksin lainnya,” ujar Menteri.
Nantinya pelaksanaan imunisasi Covid-19 akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah vaksin yang tersedia. Asumsi dosis vaksin yang diberikan adalah 2 dosis perorang. Sejauh ini vaksin akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan dan kelompok penduduk rentan berisiko.
“Imunisasi vaksin ini akan dilakukan di tempat vaksinasi seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan bidan praktik mandiri. Para pemberi vaksin dan yang akan diimunisasi tetap harus mematuhi protokol kesehatan,” ungkap Menteri.
Tantangan kedepannya dalam pemberian imunisasi Covid-19 ini pemerintah harus menjajaki kerjasama dengan produsen lain agar vaksin bisa lebih banyak di produksi dengan harga yang relatif rendah. Perlunya beberapa opsi pembiayaan vaksin agar masyarakat dapat memperoleh imunisasi ini.
Mengenai target dan cakupan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti penentuan kelompok prioritas, jumlah target imunisasi, wilayah prioritas imunisasi, dan strategi pentahapan imunisasi.
Terakhir tantangan yang akan dihadapi pemerintah berkaitan dengan imunisasi adalah pemanfaatan infrastruktur kesehatan.
“Pemerintah akan melengkapi infrastruktur yang ada, perlu pendataan yang akurat terhadap penduduk yang sudah diimunisasi, serta perlunya strategi khusus untuk daerah-daerah sulit sehingga bisa memperoleh imunisasi juga,” tutup menteri.
Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas
