Sekjen ATR/BPN Optimis PNBP Tahun 2026 Meningkat, Fokuskan Layanan Digital dan Optimalisasi Aset
JAKARTA, HARIANMEDIARAKYAT – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menaruh optimisme tinggi terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2026 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, usai menghadiri Rapat Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar bersama Badan Anggaran DPR RI, pada Selasa (8/7/2025).
Pudji menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan target-target tahun berjalan sebagai fondasi pencapaian pada tahun depan. “Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada kebijakan, karena kami harus menyelesaikan apa yang menjadi target di tahun ini, untuk bisa mencapai apa yang ditargetkan di tahun 2026,” ujarnya.
Dalam rapat pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tersebut, Pudji hadir bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. Mereka menyampaikan empat fokus utama kebijakan PNBP ATR/BPN untuk tahun anggaran mendatang.
Empat fokus tersebut meliputi:
- Peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk penguatan Informasi Geospasial Tematik (IGT).
- Peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi, melalui implementasi Sertipikat Elektronik.
- Evaluasi kebijakan tarif untuk mendukung iklim investasi dan kepentingan masyarakat.
- Optimalisasi pemanfaatan aset kementerian guna mendongkrak penerimaan negara.
Pudji menyatakan, strategi tersebut akan dijalankan melalui konsolidasi internal dan kerja kolektif seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.
Sebagai catatan, Kementerian ATR/BPN mencatat pertumbuhan rata-rata PNBP sebesar 14,2% setiap tahun. Sekitar 97% dari total penerimaan tersebut berasal dari pelayanan pertanahan. Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP tercatat sebesar Rp1,2 triliun atau 37,3% dari target tahunan. Pemerintah menargetkan PNBP dari sektor ini mencapai Rp3,3 triliun pada akhir tahun.
Peningkatan ini didorong oleh semakin luasnya penerapan layanan digital, termasuk dalam pemeliharaan data dan informasi pertanahan yang kini semakin modern dan efisien.
Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan yang profesional, terpercaya, dan modern sebagai bagian dari transformasi menuju pelayanan kelas dunia. (Agung)
