Sektor Jasa Keuangan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Sumut

HARIANMEDIARAKYAT, Medan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), menilai stabilitas sektor jasa keuangan di Sumatera Utara (Sumut) tetap terjaga stabil dengan kinerja intermediasi yang kontributif, didukung oleh likuiditas memadai dan tingkat permodalan kuat.

Pertumbuhan ekonomi Sumut secara spesifik terlihat dari peningkatan ekspor yang mencatat surplus 393,82 juta dolar AS pada Maret 2024, didorong oleh permintaan kuat dari negara-negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, India, dan Jepang, Kamis (18/4/2024).

Meskipun menghadapi tantangan dari ketidakpastian global yang berisiko terhadap sektor pertanian, ekonomi Sumut tetap menunjukkan ketahanan dukungan dari sektor industri dan ekspor.
Secara keseluruhan, bahwa ekonomi Sumut mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,01 persen di tahun 2023, meningkat dari tahun lalu (4,73 persen).

Peningkatan ini didorong oleh investasi, konsumsi pemerintah, dan aktivitas ekspor-impor, bersamaan percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional dan persiapan PON. Pembangunan infrastruktur, seperti Bandara A.H. Nasution dan revitalisasi fasilitas umum di Medan, juga mempengaruhi pertumbuhan ini.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tetap kuat, meskipun pertumbuhan kunjungan wisatawan dan penumpang pesawat telah ternormalisasi. Pada saat ini pertumbuhan ekonomi yang positif serta stabilitas sektor keuangan terjaga memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan sektor ekonomi dan keuangan, memperkuat upaya menuju inklusi keuangan yang lebih luas dan berkelanjutan di Sumut.

Perkembangan Sektor Perbankan

Sektor perbankan Sumut menunjukkan ketahanan dengan adanya peningkatan modal dan likuiditas hingga Februari 2024.

Pertumbuhan kredit yang solid tercatat sebesar 2,96 persen year-on-year (yoy), menandai peningkatan dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 2,79 persen yoy. Ini mencerminkan kekuatan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang terus berlanjut.
Penyaluran kredit yang didominasi oleh kredit produktif, mencapai Rp178,10 triliun atau 69,50 persen dari total kredit, mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan dan sedikit termoderasi sebesar negatif 0,17 persen yoy. Perlambatan kredit produktif turut dipengaruhi oleh distribusi kredit Investasi yang terkontraksi sebesar negatif 10,95 persen yoy, dipengaruhi oleh sektor perkebunan dan industri pengolahan komoditas kelapa sawit yang melambat seiring dengan masih lemahnya harga crude palm oil (CPO) di pasar global.

Sementara itu, kredit Modal Kerja bertumbuh cukup baik sebesar 7,09 persen yoy sehinga kontraksi kredit secara total tidak terlalu dalam. Meskipun, kredit produktif menunjukkan pemulihan yang signifikan, terutama dalam sektor pengolahan minyak goreng dari sawit, yang tumbuh sebesar 17,09 persen yoy. Peningkatan ini didorong oleh permintaan domestik kuat, perbaikan kondisi pandemi, serta penerapan program hilirisasi industri kelapa sawit nasional, termasuk program B35 dan B40 yang dijalankan pemerintah, semakin meningkatkan kinerja industri pengolahan.

Upaya untuk memperluas akses keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus berlanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Per Februari 2024, penyaluran kredit kepada UMKM di Sumut mencapai Rp78,69 triliun dengan pertumbuhan sebesar 12,46 persen yoy. Andil kredit UMKM terhadap total kredit juga telah melewati target yang dicanangkan oleh pemerintah sebesar 30 persen (Februari 2024: 30,71 persen, meningkat cukup substansial dibandingkan Februari 2023 tercatat 28,12 persen).

Pertumbuhan kredit UMKM yang cukup signifikan didorong oleh pertumbuhan kredit segmen usaha mikro yang memiliki share outstanding terhadap kredit UMKM total sebesar 50,51 persen, diikuti oleh segmen kecil 28,02 persen dan menengah 21,47 persen. Pola penyaluran kredit mikro mulai mendominasi dibandingkan segmen kredit lainnya sejak akhir 2021, yang sebelumnya didominasi oleh kredit menengah.

Pergeseran segmen kredit UMKM ini dipengaruhi oleh munculnya beragam jenis usaha perorangan dalam era new normal sehingga kredit yang disalurkan kepada kelompok mikro lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.

Penyaluran kredit konsumtif yang semakin meningkat turut mendorong pemulihan pertumbuhan kredit provinsi secara keseluruhan. Kredit konsumtif secara stabil mengalami pertumbuhan selama setahun terakhir dan pada Februari 2024 mencapai Rp78,17 triliun atau bertumbuh 10,91 persen yoy. Pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan kepercayaan konsumen dan akses yang lebih baik ke layanan keuangan.

Pertumbuhan konsumtif utamanya ditopang oleh kredit rumah tangga lainnya dan multiguna yang bertumbuh 11,01 persen yoy, kredit kepemilikan rumah tinggal (KPR) yang mencapai 9,39 persen yoy, dan kredit kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) yang mencapai 16,92 persen yoy. Salah satu faktor yang mendorong konsumsi adalah peningkatan konsumsi pada libur sekolah dan Nataru.

Selain itu juga turut dipengaruhi oleh respons perbankan dalam menurunkan suku bunga kredit konsumsi dengan tujuan mendorong tingkat konsumsi masyarakat sejak pandemi. Rata-rata suku bunga perbankan sebelum pandemi yang tercatat diatas 11 persen terus menurun hingga 10,19 persen pada triwulan IV 2023.

Kualitas kredit perbankan tetap terjaga pada tingkat yang aman, dengan rasio non performing loan (NPL) net sebesar 0,82 persen (Desember 2023: 0,73 persen) dan NPL gross sebesar 1,96 persen (Desember 2023: 1,81 persen). Sementara itu, loan at risk (LaR) atau kredit yang berisiko juga berhasil mengalami perbaikan hingga mencapai 8,17 persen, dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah kredit restrukturisasi.

Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sempat stagnan selama 2023 mulai menunjukkan peningkatan. Hingga Ferbruari 2024, total DPK yang dihimpun mencapai Rp320,30 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 6,31 persen yoy. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan simpanan Deposito sebesar 9,08 persen yoy.

Secara struktur, porsi jenis simpanan terbanyak terdapat dalam bentuk tabungan (42,67 persen), diikuti dengan deposito (39,62 persen), lalu giro (17,71 persen).
Ketersediaan dana yang cukup dalam sektor perbankan dengan pusat operasi di Sumut pada Februari 2024 menunjukkan tingkat likuiditas yang terjaga.

Rasio antara Alat Likuid dan Deposito Non-Core (AL/NCD) serta Alat Likuid dan Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) meningkat masing-masing menjadi 121,32 persen (Desember 2023: 120,45 persen) dan 27,55 persen (Desember 2023: 26,07 persen), jauh melampaui ambang batas yang ditentukan sebesar 50 persen dan 10 persen. Hal ini menandakan tingkat kesiapan yang sangat baik untuk mengatasi kebutuhan transaksi masyarakat di Sumut. Ketahanan modal juga tetap solid, terlihat dari rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang semakin kuat menjadi 31,01 persen (Desember 2023: 28,22 persen).

Situasi ini mengindikasikan jumlah modal perbankan masih mencukupi dalam menghadapi risiko potensial.

Ke depan, OJK dan industri perbankan akan terus memantau risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait sentimen suku bunga global yang masih tetap tinggi, serta potensi peningkatan risiko kredit paska berakhirnya masa relaksasi kredit restrukturisasi terkait Covid-19 pada akhir Maret 2024. Untuk itu, perbankan diminta meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga coverage CKPN secara memadai, serta secara rutin melakukan stress test untuk mengukur kemampuan permodalan menyerap potensi risiko.

Perkembangan Pasar Modal

Pengumpulan modal melalui emisi di Pasar Modal dari perusahaan yang berbasis di Sumut telah tercatat mencapai jumlah sebesar Rp4,67 triliun, melibatkan sejumlah 11 perusahaan yang melaksanakan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering/IPO), 1 perusahaan yang menerbitkan obligasi, serta 5 entitas usaha yang menjadi penerbit dalam skema pendanaan kolektif (securities crowdfunding/SCF). Untuk 4 tahun ke depan, OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengidentifikasi 10 perusahaan potensial yang akan melakukan IPO di Sumatera Utara.

Peningkatan jumlah emiten saham di daerah berdampak terhadap lingkungan investasi yang lebih dinamis dan beragam, memberikan peluang bagi investor lokal dan nasional untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi Sumut.

Selain itu, perusahaan IPO memiliki dampak positif yang luas, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan pendapatan pajak, dan dorongan terhadap ekosistem bisnis lokal. Perkembangan investor di Pasar Modal telah menunjukkan pergerakan yang signifikan dari segi akses keuangan, sejalan dengan kemajuan teknologi dan penyediaan informasi keuangan. Hingga Februari 2023, terdapat total 571.641 single investor identification (SID) atau akun investor tercatat di Sumut, mencerminkan pertumbuhan sebesar 17,41 persen yoy.

Dalam konteks instrumen investasi, reksadana menjadi pilihan yang dominan dengan jumlah investor terbanyak, mencapai 537.575 dan bertumbuh tertinggi dibanding instrumen lainnya yaitu sebesar 18,16 persen yoy. Jumlah saham yang dimiliki oleh investor (kepemilikan saham) di Sumatera Utara mengalami kontraksi 34,92 persen secara yoy.

Dilihat berdasarkan jenisnya, kepemilikan saham dari investor perorangan melanjutkan tren peningkatan sebesar 16,58 persen yoy.

Sementara investor berjenis institusi/perusahaan cenderung melepas kepemilikan sahamnya, yang umumnya dilakukan untuk penambahan modal, diversifikasi portofolio, atau memberikan likuiditas pada pemegang saham.
Kegiatan perdagangan saham oleh investor di Sumut pada Februari 2024 cenderung termoderasi, terlihat dari besarnya total nilai transaksi jual dan beli saham yang mencapai Rp6,19 triliun. Secara kumulatif (Januari sampai Februari 2024), akumulasi nilai transaksi saham tercatat sebesar Rp13,56 triliun, dengan rata-rata bulanan mencapai Rp6,78 triliun.

Perkembangan Sektor IKNB

Nilai piutang oleh perusahaan pembiayaan masih melanjutkan tren pertumbuhan meskipun mulai melandai.

Pada Januari 2024, tercatat pertumbuhan sebesar 14,56 persen yoy (Desember 2023: 16,24 persen), dengan total piutang mencapai Rp22,27 triliun. Andil pembiayaan yang produktif terus mengalami kenaikan secara signifikan jika dibandingkan tahun lalu hingga mencapai 41,52 persen (Januari 2023: 40,68 persen), dengan dukungan dari pertumbuhan pembiayaan modal kerja dan investasi yang masing-masing bertumbuh sebesar 12,87 persen yoy dan 15,71 persen yoy.

Sementara itu, risiko yang terkait dengan perusahaan pembiayaan tetap terkendali dengan rasio pembiayaan bermasalah (non performing finance / NPF) masih dapat ditahan dalam level yang terjaga sebesar 2,17 persen.

Pertumbuhan pembiayaan modal ventura di Januari 2024 bertumbuh sebesar 19,39 persen yoy (Desember 2023: 11,51 persen yoy), dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp391 miliar (Desember 2023: Rp385 miliar). Kinerja dari fintech peer to peer (P2P) lending hingga Januari 2024 terus menunjukkan pertumbuhan, dengan outstanding pinjaman tumbuh sebesar 30,95 persen yoy (Desember 2023: 29,89 persen yoy) yang mencapai jumlah Rp1,75 triliun.

Sementara itu, risiko yang terkait dengan pembiayaan secara keseluruhan (TWP90) tetap berada pada level yang aman yakni sebesar 1,87 persen (Desember 2023: 1,99 persen). Pertumbuhan ini menandakan adanya peningkatan inklusi keuangan, dengan teknologi yang memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat sebelumnya tidak terlayani oleh institusi keuangan konvensional.

Perkembangan ini tidak hanya membantu individu tetapi juga mendukung pertumbuhan UMKM.
Penyaluran pembiayaan/pinjaman yang dilakukan oleh entitas IKNB yang berkantor pusat di Sumut terus menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang terdiri dari 1 LKM dan 1 Bank Wakaf Mikro (BWM) mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 5,90 persen yoy pada bulan Februari 2024. Sementara itu, penyaluran pembiayaan tercatat mencapai Rp5,86 miliar dengan pertumbuhan 18,87 persen yoy.

Berdasarkan target demografi, LKM lebih mengarahkan fokusnya pada pengembangan komunitas berpendapatan rendah yang produktif, sehingga memiliki jumlah pembiayaan yang lebih kecil dibandingkan dengan entitas finansial lainnya.
Untuk entitas pergadaian yang terdiri dari 1 pergadaian persero (PT Pegadaian) dan 18 perusahaan gadai swasta, total pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp4,31 triliun per Januari 2024, mengalami pertumbuhan sebesar 15,68 persen yoy.

Selama tahun 2023, terdapat penambahan 4 perusahaan gadai swasta yang terdaftar dan mendapat izin dari OJK.

Pertumbuhan menandakan perkembangan yang positif dalam pengembangan bisnis dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok dengan pendapatan menengah ke bawah di wilayah Sumut.
Perkembangan Pelindungan Konsumen selama periode Januari hingga Maret tahun 2024, Kantor OJK Sumut telah menerima sebanyak 3.190 permintaan layanan yang berasal dari masyarakat di Sumut.

Permintaan ini terdiri dari 2.576 pertanyaan, 286 permohonan informasi, dan 328 pengaduan. Dari jumlah total pengaduan, terdapat 127 pengaduan yang berhubungan dengan sektor perbankan, 84 pengaduan yang terkait dengan bidang asuransi, 64 pengaduan terkait fintech peer-to-peer (P2P) lending (memiliki izin dan terdaftar di OJK), 49 pengaduan berkaitan dengan perusahaan pembiayaan, serta sisa pengaduan yang melibatkan layanan IKNB dan sektor Pasar Modal.

Dalam rangka penanganan pengaduan yang diterima melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), Kantor OJK Provinsi Sumut telah secara berkelanjutan melakukan upaya untuk menyelesaikan setiap pengaduan, baik yang mengandung indikasi sengketa maupun pelanggaran.

Konteks ini, dari total 328 pengaduan, sebanyak 245 pengaduan (74,70 persen) telah berhasil diselesaikan melalui proses penanganan yang efektif, sementara sisanya sedang tahap penyelesaian.

Selama Januari hingga Maret 2024, Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara (KOMN) telah mengadakan sebanyak 5 kegiatan edukasi keuangan yang berhasil merangkum partisipasi lebih dari 800 peserta di wilayah Sumut.
Ini termasuk program Roadshow Edukasi Daerah 3T, yang dilaksanakan dengan mengandalkan kendaraan Simolek Edutainment OJK yang bergerak langsung ke kabupaten yang masuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar, serta kegiatan Training of Trainers (ToT) dan implementasi program Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) kepada Santri, Tenaga Pengajar dan Pengurus Pondok Pesantren di Kabupaten Langkat.

Optimalisasi Sektor Perkebunan di Sumut
dalam rangka mendukung pengembangan sektor ekonomi unggulan di Provsu. Kantor OJK Provsu menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Optimalisasi Peran Industri Jasa Keuangan di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Perekonomian Sumut”.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit guna meningkatkan ekonomi Sumut. Diskusi ini menghasilkan komitmen bersama antara lembaga keuangan dan asosiasi petani untuk memperluas akses keuangan bagi petani sawit, dengan perhatian khusus pada kredit dan modal kerja yang belum merata.

Program ini diharapkan akan memperkuat kemitraan antara sektor perbankan dan perkebunan sawit rakyat, meningkatkan sinergi antara kegiatan produksi dan kebutuhan finansial, memungkinkan penanaman kembali yang diperlukan untuk mendukung siklus produksi kelapa sawit secara berkelanjutan. (JB Rumapea)