MEDAN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat dukungan terhadap percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di empat provinsi prioritas, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Percepatan Pembangunan KSPEAN yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Ossy melaporkan bahwa capaian verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara agregat nasional telah mencapai 87,98 persen. Sementara itu, empat provinsi yang menjadi wilayah prioritas pembangunan KSPEAN juga telah memenuhi target minimal 87 persen.
“Berdasarkan hasil verifikasi, secara agregat nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kita telah mencapai 87,98%. Termasuk, di empat provinsi yang menjadi wilayah KSPEAN, semuanya sudah memenuhi 87%,” ujar Ossy.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dalam memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Target penetapan LP2B minimal 87 persen pada 2029 bahkan berhasil dicapai tiga tahun lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.
Selain memastikan perlindungan lahan pertanian, Kementerian ATR/BPN juga melakukan penguatan aspek tata ruang sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan KSPEAN.
Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan masih berlaku. Sementara itu, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sedang menjalani proses revisi berkala 10 tahunan.
Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang akan mendorong percepatan revisi tersebut agar perencanaan pembangunan kawasan dapat segera ditindaklanjuti.
Di tingkat kabupaten/kota, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga menjadi perhatian pemerintah. Adapun kebutuhan RDTR di empat provinsi prioritas meliputi Sumatra Selatan sebanyak 32 RDTR, Kalimantan Tengah 25 RDTR, Kalimantan Selatan 25 RDTR, dan Papua Selatan empat RDTR.
Ossy menjelaskan, RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) akan memberikan kemudahan dalam mendukung investasi serta penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“RDTR yang sudah terintegrasi di Online Single Submission (OSS) juga cukup tinggi capaiannya sehingga ini akan bisa menunjang pelaksanaan investasi di keempat daerah tersebut dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” tambahnya.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait, terutama untuk mempercepat penyelesaian revisi tata ruang di Kalimantan Tengah.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq. Ia menyampaikan bahwa pertemuan serupa akan dilaksanakan secara berkala untuk mengawal target swasembada pangan, energi, dan air sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga akan menyusun rencana induk atau masterplan pembangunan KSPEAN di empat provinsi prioritas.
Untuk pengembangan kawasan pertanian, pemerintah berencana memanfaatkan lahan-lahan rusak dan tidak produktif yang masih dapat dioptimalkan fungsinya guna mendukung terwujudnya swasembada pangan, energi, dan air nasional.
(Agung)
