MEDAN, BLINKISS.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat agar segera mengurus peralihan hak atas tanah melalui pewarisan apabila sertipikat masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia.
Penundaan pengurusan balik nama sertipikat tanah kepada ahli waris tidak hanya berpotensi menghambat pemanfaatan aset, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan hukum hingga sengketa antaranggota keluarga di kemudian hari.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN, Ana Anida, menjelaskan bahwa sertipikat yang masih atas nama pemilik yang telah meninggal dunia memiliki sejumlah risiko, terutama ketika tanah tersebut hendak diperjualbelikan atau dijadikan jaminan pinjaman di bank.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, persoalan dapat menjadi semakin kompleks apabila ahli waris tingkat pertama juga meninggal dunia sebelum proses peralihan hak diselesaikan.
Dalam kondisi tersebut, hak atas tanah akan diteruskan kepada ahli waris pengganti. Akibatnya, jumlah pihak yang harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan semakin banyak dan proses administrasi maupun persetujuan keluarga menjadi lebih rumit.
ATR/BPN juga menjelaskan bahwa transaksi atas tanah yang telah bersertipikat pada prinsipnya harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Karena itu, apabila pemilik sertipikat telah meninggal dunia, penyelesaian administrasi pewarisan perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum tanah dapat dialihkan atau dibebani Hak Tanggungan.
Atas kondisi tersebut, Ana Anida mengimbau masyarakat yang masih memiliki tanah atau rumah dengan sertipikat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia agar segera mengurus Peralihan Hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan setempat.
Langkah ini diperlukan untuk menyesuaikan data kepemilikan dengan kondisi hukum terbaru, memberikan kepastian hukum kepada ahli waris, serta meminimalkan potensi konflik keluarga terkait kepemilikan tanah.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tidak menunda pengurusan balik nama sertipikat warisan agar hak setiap ahli waris dapat terlindungi dan pemanfaatan aset tanah tidak terkendala persoalan administrasi maupun hukum.
(Agung)
