Jakarta – Tingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah dalam merencanakan pembangunan wilayah. Hingga 6 November 2026, tercatat sebanyak 2.304 kejadian bencana melanda Indonesia. Kondisi ini menegaskan pentingnya penataan ruang yang memperhatikan risiko bencana, keselamatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan.
Dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa pengurangan risiko bencana harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, penataan ruang memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, serta memastikan pembangunan dilakukan di lokasi yang aman.
Berdasarkan data bencana sepanjang 2026, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya merupakan bencana geologi. Bencana yang terjadi didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem.
Penataan Ruang sebagai Instrumen Mitigasi Bencana
Sekjen ATR/BPN menegaskan bahwa penataan ruang bukan sekadar mengatur lokasi pembangunan, tetapi juga memastikan setiap aktivitas pembangunan memperhatikan risiko bencana, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah.
Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana telah menjadi bagian penting dalam penyusunan RTR melalui pertimbangan daya dukung lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Ia juga menjelaskan bahwa melalui PP Nomor 34 Tahun 2026, perubahan tata ruang kini dapat dilakukan secara parsial sesuai kebutuhan dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, tata ruang dapat lebih dinamis dalam merespons perkembangan dan kebutuhan wilayah.
Tata Ruang Mendukung Penanggulangan dan Pemulihan Bencana
Pentingnya penataan ruang dalam penanggulangan bencana juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan.
Dalam pidato tersebut disampaikan bahwa tata ruang tidak hanya menjadi landasan mitigasi bencana, tetapi juga menjadi acuan dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, tempat pengungsian, hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pembangunan yang berkualitas, menurutnya, bukan hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu mengurangi risiko bencana dan melindungi kehidupan masyarakat.
Pemulihan wilayah pascabencana juga diharapkan tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, melainkan menjadi kesempatan untuk membangun kawasan yang lebih aman dan tangguh.
Wujudkan Penataan Ruang Berkelanjutan
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 dihadiri jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN serta berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi swasta.
Melalui kegiatan ini, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan semakin meningkat.
Penataan ruang berbasis risiko diharapkan mampu mendorong pembangunan yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga aman bagi masyarakat, tangguh menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 17/SP/XI/BH/2026, 10 November 2026.
