Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mengikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Keikutsertaan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam lima tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN secara konsisten berhasil meraih predikat Informatif, yakni kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, berharap capaian tersebut dapat kembali dipertahankan pada penilaian tahun ini.
Ia menyampaikan bahwa seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyampaian informasi publik.
Komitmen Mewujudkan Keterbukaan Informasi
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi sekaligus penilaian akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat.
Kegiatan ini diikuti kementerian dan lembaga yang telah lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Wamen Ossy menjelaskan bahwa keterbukaan informasi bukan berarti seluruh informasi dapat dipublikasikan tanpa batas. Terdapat informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, badan publik harus mampu menjelaskan secara transparan informasi yang dapat diakses masyarakat maupun dasar hukum atas informasi yang dikecualikan.
Kementerian ATR/BPN terus berupaya menyebarluaskan informasi, khususnya mengenai berbagai layanan pertanahan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme pelayanan agar semakin mudah dipahami masyarakat.
Tingkatkan Pelayanan Melalui Inovasi
Selain memperkuat keterbukaan informasi, Kementerian ATR/BPN juga terus melakukan pembenahan kualitas pelayanan pertanahan melalui berbagai inovasi yang memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan.
Salah satunya melalui layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga telah meluncurkan layanan Pengukuran Terjadwal yang ditargetkan memberikan kepastian penyelesaian paling lama 12 hari hingga diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT).
Melalui inovasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan sekaligus mendapatkan kepastian mengenai prosedur dan waktu penyelesaian.
Keterbukaan Informasi untuk Pelayanan yang Lebih Baik
Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Dengan tersedianya informasi yang akurat, terbuka, dan mudah diakses, masyarakat dapat memahami hak, persyaratan, serta mekanisme pelayanan pertanahan dan tata ruang secara lebih menyeluruh.
Melalui keikutsertaan dalam Uji Publik KIP 2026, Kementerian ATR/BPN berharap dapat mempertahankan predikat Informatif sekaligus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 16/SP/XI/BH/2026, 10 November 2026.
