Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, ATR/BPN telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare.
Dari total luasan tersebut, sebanyak 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen dialokasikan untuk Reforma Agraria. Sementara itu, 5.702,13 hektare diperuntukkan bagi Bank Tanah dan 135,96 hektare sebagai Cadangan Negara Lainnya.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, mengatakan bahwa capaian tersebut bukan sekadar angka kinerja, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) merupakan tanah hasil penertiban tanah telantar yang telah dikuasai negara untuk selanjutnya didayagunakan kembali sesuai peruntukannya.
Sebelum ditetapkan peruntukannya, setiap objek TCUN terlebih dahulu melalui proses verifikasi secara ketat, baik dari aspek fisik maupun yuridis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kejelasan status tanah sekaligus menghindari potensi sengketa, sehingga pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik.
Selain itu, Direktorat Jenderal PPTR terus melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pendayagunaan TCUN. Pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan tanah yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan.
Melalui tahapan inventarisasi, pendayagunaan, hingga pengawasan, pemerintah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan tanah agar menjadi lebih produktif.
Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, dengan tetap mengedepankan prinsip fungsi sosial tanah.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dwi Budi Martono.
Optimalisasi TCUN menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih berkeadilan, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Kementerian ATR/BPN
