Kapolda Sumut Audensi Dengan Kepala KPPN Medan I
Medan,
HarianMediaRakyat.com ~ Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si didampingi Kabid Keu Polda Sumut dan Koorspripim Polda Sumut silaturahmi dan audiensi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I (KPPN Medan 1), Senin (24/08)
Kapolda Sumut menyambut hangat kedatangan Kepala Kantor Wilayah Ditjeb Perbendaharaan Prov. Sumut bapak Tiarta Sebayang, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan I ibu Ria Hot Juanita Simbolon, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Medan I bapak Iwan Kurniawan serta Kepala Subbag Umum KPPN Medan I bapak Torneka
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumut mengucapkan terimakasih atas bantuan dari KPPN Medan I sehingga pengelolaan keuangan Polda Sumut berjalan lancar khususnya dalam hal pembayaran dan penyaluran gaji personil.
Saat ini transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan anggaran negara sehingga jika ada kekeliruan atau kesalahan Polda Sumut dan jajaran siap untuk dikoreksi
Kapolda Sumut dalam kesempatan tersebut turut mengajak KPPN Medan I bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan ditempat kerja untuk mencegah timbulnya cluster baru yang sering muncul di kantor pelayanan publik
Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Polda Sumut dan Polres jajaran membantu ketahanan pangan disejumlah wilayah dengan memprakarsai Kampung Paten sehingga masyarakat dapat tetap membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari
Selain permasalahan Covid-19, Kapolda Sumut juga menyampaikan bahwa ancaman terbesar Sumut saat ini adalah Narkotika. Oleh karena itu Polda Sumut tidak segan untuk memberi tindakan tegas dan terukur terhadap para pelaku penyalahgunaan Narkotika.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjeb Perbendaharaan Prov. Sumut bapak Tiarta menyampaikan bahwa akan mendukung setiap kegiatan Polda Sumut yang dilaksanakan dalam situasi covid-19
Dalam situasi Covid-19, pengelolaan keuangan juga mendapat keberatan di Triwulan 3. Agar pertumbuhan ekonomi tidak negatif, maka dibutuhkan anggaran belanja modal dari pemerintahan agar penghasilan naik dari sebelumnya.(humas)