JAKARTA, a – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap 11 korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap hak atas tanah masing-masing perusahaan. Hasilnya, sejumlah HGU direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya, dicabut sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan.
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura,” ujar Nusron dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, hasil analisis ATR/BPN mengelompokkan penanganan terhadap perusahaan tersebut ke dalam lima kategori.
Pertama, pencabutan seluruh HGU terhadap tiga perusahaan, yakni PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, seluas 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kedua, HGU yang tidak dapat diperpanjang, diperbarui maupun ditata kembali. Kebijakan ini diterapkan terhadap eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020 dan tidak akan diberikan perpanjangan.
Ketiga, ATR/BPN tidak akan memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang haknya belum terbit. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
Untuk ketiga perusahaan tersebut, ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan.
Keempat, pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Langkah ini mempertimbangkan kondisi lahan terbakar yang tidak lebih dari 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Sementara itu, kategori kelima mencakup tiga perusahaan yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut sebelum diputuskan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare, PT API dengan luas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare, serta PT JMS dengan luas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan kasus tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 dan Nomor 15 Tahun 2016.
Saat ini, data hasil pengkajian telah disampaikan dan proses selanjutnya memasuki tahap penyusunan draf surat keputusan (SK).
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
Langkah penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengevaluasi kepatuhan korporasi terhadap ketentuan pemanfaatan lahan, sekaligus memastikan pengelolaan tanah dan kawasan perkebunan berjalan sesuai aturan.
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih.
(Agung)
